Investasi dapat dilakukan bukan saja pada fisik, tetapi juga pada bidang non fisik.

Investasi fisik meliputi bangunan pabrik dan perumahan karyawan, mesin-mesin dan peralatan, serta persediaan (bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi). Investasi non fisik meliputi pendidikati, pelatihan, migrasi, pemeliharaan kesehatan dan lapangan kerja. Investasi non fisik lebih atau lebih dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi.

Penghasilan selama proses investasi ini sebagai imbalannya dan diharapkan memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi yang demikian disebut dengan human.capital (Payaman J. Simanjuntak, 1985).

Istilah modal manusia (human capital) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi membuat sebuah buku yang berjudul Human Capital (Becker, 1964 dalam Agus Iman Solihin, 1995).

Setelah Theodore W. Schult dan ekonom lain mulai membahas dampak investasi sumber daya manusia bagipertumbuhan ekonomi barulah hal ini diperhatikan. Pembahasan mengenai masalah ini, hubungan investasi sumber daya manusia dengan produktivitas mulai santer terutama setelah munculnya Gary S. Becker dengan analisisnya mengenaiHuman Capital tersebut (Warsito Jati, 2002).

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber days alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber days manuals,

maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami diminishing return, namun ilmu pengetahuan tidak.

Robert M. Solow menekankan kepada peranan ilmu pengetahuan dan investasi modal sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dad teori Solow ini kemudian dikembangkan teori baru pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai The New Growth Theory. (H. A. R. Tilaar, 2000)

Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah

1. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

2. Pendidikan memungldnkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

3. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Dengan demikian tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat. Menyadari pentingnya peran pendidikan, maka dam tulisan ini akan dibahas mengenai investasi sumber daya manusia melalui pendidikan.

Teori Human Capital.

Asumsi dasar teori Human Capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, tetapi, di pihak lain, menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung. Maka jumlah penghasilan yang diterimanya seumur hidupnya, dihitung dalam nilai sekarang atau Net Present Value.

Present Value ini dibedakan dalam dua hal, yaitu apabila pendidikannya hanya sampai SMA atau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi sebelum bekerja (Bruce E. Kaufman dan Julie L. Hotchkiss, 1999).

PV adalah Present Value dart arus penghasilan seumur hidup jika bekerja selama

46 tahun yaitu dart usia 18 (lulus SMA) sampai dengan 64 tahun, Y " adalah besarnya penghasilan yang diperoleh setelah lulus SMA pada tahun t dan i adalah tingkat bunga. Sedangkan Present Value yang diperoleh apabila melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terlebih dahulu sebeltun memutuskan untuk bekerja

PV adalah Present Value dari arus penghasilan seumur hidup jika bekerja selama 6 tahun yaitu dari usia 18 (lulus SMA) sampai dengan 64 tahun Y c adalah penghasilan yang diperoleh setelah lulus dari perguruan tinggi pada tahun t, C 1 adalah biaya langsung yang dikeluarkan selama melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan i adalah tingkat suku bunga yang berlaku.

Jadi seorang tamatan SMA akan memperoleh pendapatan dengan segera pada usia 18 atau pada usia 22 tahun sedangkan bagi tamatan perguruan tinggi, akan memilih kuliah terlebih dahulu baik D3 atau S1 dengan harapan pada masa yang akan datang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi (opportunity cost).

Keputusan Berinvestasl.

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan

dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenamya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini jugs diperhitungkan rate of return (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisa biaya manfaat (cost benefit analysis). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan opportunity cost dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (return) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya.

Manfaat dan Biaya Sosial Serta Manfaat dan Biaya Individual Biaya sosial adalah opportunity cost yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya keinginan atau kesediaan masyarakat tersebut untuk membiayai perluasan pendidikan tinggi yang mahal dengan dana yang mungkin akan menjadi lebih produktif apabila digunakan pada sektor-sektor ekonomi yang lain.

Antara biaya sosial dan biaya individual akan terdapat kesenjangan, sehingga akan lebih memacu tingkat permintaan atas pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akan mengakibatkan lonjakan biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat jugs harus menanggung biaya sosial yang berupa semakin memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan menyusutkan persediaan dana dan kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung atau untuk menjalankan program pembangunan lainnya. Sedikit demi sedikit pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat, melainkan menjadi tujuan itu sendiri (Michael.P. Todaro, 2000).

Ikutnya dana publik (social cost) ke dalam pembiayaan pendidikan menjadikan

keuntungan sosial (social benefit) layak dipertimbangkan sebagai tolok ukur efektivitas

investasi modal manusia. Dengan kata lain, subsidi pendidikan kepada seorang siswa

semestinya bernilai secara efektif untuk masyarakat. Selain manfaat sosial, pendidikan

juga memberi manfaat individu (private benefit) melalui pendapatan atau akses kepada

pekerjaan yang layak. Nilai manfaat sosial pendidikan tinggi cenderung meningkat, meski

dengan pertumbuhan relatif lambat. Secara teoritis ada dua hal yang dapat diinterpretasikan

Dari peningkatan nilai manfaat ini. Pertama, peningkatan nilai manfaat disebabkan

penawaran pendidikan tinggi (supply of higher education) masih belum mencapai titik

jenuh, sehingga setiap unit peningkatan penawaran masih memberi return yang positif

(belum mencapai excess supply). Kedua, terjadinya perubahan struktur ekonomi dan tenaga

kerja di mana permintaan akan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi kian besar yang

mendorong lulusan kelompok ini menerima tingkat upah di atas tingkat upah yang kompetitif.

Tingkat upah yang tinggi tentu akan memperbesar sumbangan pada negara melalui pajak

dan ini mendorong meningkatnya manfaat sosial (Teguh Yudo Wicaksono, 2004).

Nilai Balikan (Rate of Return) Pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menyokong secara

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan

harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai

sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (rate of return) (lik Nurul Paik,

2004). Nilai batik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan

untuk membiayai pendidikan dengan nilai total pendapatan yang akan diperoleh setelah

seseorang lulus dan memasuki dunia kerja (Nurkolis, 2002).

Di negara-negara berkembang, umumnya menunjukkan nilai balik terhadap

investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik yaitu 20 % disbanding

15 %. Sedangkan di negara maju, nilai batik investasi pendidikan lebih rendah dibanding

investasi modal fisik yaitu 9 % disbanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa

dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif

lebih terbatas jumlahnya dibanding dengan kebutuhan sehingga tingkat pendapatan lebih

tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Ace Suryadi,

1997 dalam Nurkolis, 2002).

Fungal Investasi dalam Bidang Pendidikan

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis

ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya dan fungsi

kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan

ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi,

diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang

lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah

mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi,

semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi

(Elwin Tobing, 2005).

Investasi pendidikan dalam fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi

pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat

sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk

mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa

mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Yin Cheong Cheng dalam Nurkolis,

2002).

Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik

pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan

membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang

positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang

berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan

perilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki

dinamika.

kesadaran dan tanggungjawab terhadap bangsa dan negara lebih balk dibandinglcan dengan

yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan

perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual,

pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta

untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang

yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan

dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman

budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan

lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya

nasional atau regional.

Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan

dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual

pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang

yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life

long learning), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi

sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Kondisi Pendidikan di Indonesia

Menurut Boediarso Teguh Widodo (2004) indikator kemajuan sebagai upaya

peningkatan kualitas sumber daya pendidikan melalui pendidikan adalah :

Rata-rata lama sekolah penduduk (15 tahun ke atas) naik dari 6,7 tahun (2000) menjadi

7,1 tahun (2003).

Proporsi penduduk (10 tahun ke atas) yang berpendidikan SLTP ke atas naik menjadi

36,21 % (2003).

Angka melek aksara penduduk (usia 15 tahun ke atas) naik menjadi 89,79 %.

Kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara

lain, hal ini dapat diketahui dari :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) urutan 112 dari 175 negara.

Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI) Indonesia

berada di urutan 91 dari 144 negara.

Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara.

Program-program utama bidang pendidikan di Indonesia adalah :

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dengan titik berat :

• Peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar.

• Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta meningkatkan

kualitas pendidikan.

• Penyediaa tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Program pendidikan menengah, dengan titik berat :

• Peningkatan penyediaan layanan pendidikan menengah guna menyerap naiknya

lulusan pendidikan dasar.

• Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta meningkatkan

kualitas pendidikan.

• Penguatan pendidikan vokasi melalui sekolah/madrasah umum dan kejuruan.

Program pendidikan tinggi, dengan titik berat

• Peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa.

• Peningkatan otonomi dan desentralisasi pendidikan tinggi.

• Peningkatan peluang dan kesehatan organisasi pendidikan tinggi.

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan titik berat :

• Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta

didik.

• Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur

dan jenjang pendidikan.

• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga

kependidikan.

• Pelembagaan system standarisasi dan sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Iman Solihin. 1995. Investasi Modal Manusia Melalui Pendidikan : Pentingnya

Peran Pemerintah. Mini Economica 23, Jakarta, Him. : 6 — 20

Akhmad Bayhaqi. 2000. Sosial Aspect of Higher Education : The Case of Indonesia.

Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVIII Nomor 3. Jakarta, Him. :

215 — 252

Arya Budhiastra Gaduh. 2000. Pendidikan di Indonesia Sebelum dan Selama Krisis.

Analisis CSIS. Tahun XXIX/2000, No.3, Jakarta, Hlm : 322 — 339

dinamika

Boediarso Teguh Widodo, 2004, Komitmen Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas

SDM Melalui APBN. Disampaikan dalam Seminar Nasional Kebijakan Fiskal di

Era Pemerintahan Baru Dalam Rangka Dies Natalie Universitas Diponegoro 26

Oktober 2004.

Ehrenburg, Ronald 0 dan Robert S. Smith. 1999. Modern Labor Economics, Theory

and Public Policy. Fifth Edition. Harper Collins Colledge Publishers.

. H. A. R Tilaar. 2000. Pendidikan Abad ke-21 Menunjang Knowlegde-Based Economy.

Analisis CSIS. Tahun XXIX/2000, No.3, Jakarta, Hlm : 257 - 285

Iik Nurulpaik. 2004. Pendidikan Sebagai Investasi. bttp : //www. pikiran-rakyat.com

Kaufman, Bruce E dan Julie L. Hotchkiss. 1999. The Economics of Labor Markets.

Fifth Edition. The Dryden Press.

Nurkolis. 2002. Pendidikan Sebagai. Investasi Jangka Panjang. bttp : //artikel.us/

nurkolis5.html

Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta :

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Teguh Yudo Wicaksono. 2004. Besarkah Manfaat Pendidikan Tinggi terhadap

Pembangunan Ekonomi ? bttp : //www.csis,or.id

Tobing, Elwin. 2005. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi. http : //www.

theindonesianinstitute.ore/janeducfile.htm

Todaro, Michael P. 2000. Economic Development. Seventh Edition. Longman

Warsito Jati. 2002. Indonesia Krisis Sumber Daya Manusia. EDENTS No. 6/XXVI/

• 2002, Semarang. Him : 7 - 9

INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN

Sumber daya manusia merupakan aset negara yang cukup besar peranannya dalam menata semua lini kehidupan. Maka nasib sebuah negara tergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya. Seperti apapun kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara apabila dikelola oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kemampuan (kapability) “rendah”, maka negara itu akan lamban dalam melakukan pembangunan dan pemerataan (kemajuan). Sementara kalau kita bercermin negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Malaysia, Singapura dan negara-negara maju lainnya. Jepang misalnya adalah negara yang pernah menderita setelah dibomnya kota Heroshima dan Nagasaki sebagai kota peradaban Jepang. Akan tetapi jepang cepat bangkit dan lebih maju dari sebelumnya. Sekarang Jepang sebagai negara yang maju di bidang teknologi dan industri. Hal ini tentu karena didukung oleh sumber daya manusia Jepang yang cukup tinggi. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya diperoleh dari proses panjang yang bisa mengantarkannya pada gerbang ilmu pengetahuan untuk mencetak manusia cerdas, kreatif, inovatif dan berwibawa yang nantinya akan melahirkan kaum intelektual yang mempunyai kapabilitas tinggi. Sedangkan Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah penggalian dan pengembangan sumber daya manusia yang secara komprehensif dan luas yang tidak hanya terfokus kepada pendidikan formal belaka seperti SD dan MI, SLTP dan Mts, SMU dan MA dan Perguruan Tinggi.

Kalau kita cermati, pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Pendidikan juga merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dijadikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat (baca: Paulo Freire)

Kalau kita melihat terjadinya ketidakadilan, kemiskinan, penindasan terhadap masyarakat di mana-mana lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemerintah terhadap dunia pendidikan terutama bagi mereka yang hidupnya dibawah garis kemiskinanan. Menyikapi situasi dan kondisi seperti ini hendaknya pemerintah mulai membuka mata, melebarkan sayapnya, banyak belajar pada negara-negara tetangga yang maju dan jangan lupakan sejarah, jadikanlah sejarah sebagai referensi.

Dulu Indonesia diminta untuk mengirim para pengajar ke Malaysia, akan tetapi sekarang Indonesia banyak di minta untuk mengirim para TKI ke Malaysia sebagai kuli bangunan, sampai kapan sejarah buruk ini akan berakhir . Hal ini terjadi karena SDM rakyat Indonesia sekarang lebih rendah dari Malaysia

Menurut hasil penelitrian Human Development Index (HDI), Indonesia menempati peringkat 112 dari 117 negara yang disurvei, tiga tingkat dibawah Vietnam. Sedangkan dalam laporan United National Development Program (UNDP), memposisikan Indonesia pada peringkat 110 dari 173 negara, jauh di bawah Malaysia (peringkat 55), Thailand (peringkat 70), Filipina (peringkat 77), Cina (peringkat 96) dan Vietnam (peringkat 109). Sungguh memprihatinkan. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan bersaing dengan Dunia.

Kebanyakan ilmuan sepakat bahwa tidak ada jalan yang lebih efektif menciptakan SDM yang berkualitas, kecuali melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya, yaitu mengubah manusia menuju yang lebih baik entah itu dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, tentunya juga didukung oleh sarana dan prasarana yang semestinya menjadi penunjang dalam pembelajaran. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu dikarenakan ekonomi yang tidak mendukung, sementara biaya pendidikan cukup tinggi.

Orang miskin dilarang sekolah!, begitulah judul buku yang ditulis oleh Eko Prasityo. buku ini cukup membuka realitas yang dialami bangsa kita melihat rendahnya perekonomian masyarakat yang rata-rata dibawah standar, seolah-olah pendidikan hanya dimiliki oleh para kaum elit, tuan tanah dan para kaum konglomerat, sedang kaum konglo melarat alias proletar (miskin) cukup menjadi babu-babu mereka.

Dimana eksistensi undang-undang No 22 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, Atau memang sudah tidak relevan lagi, karena pendidikan sekarang orientasinya adalah materi yaitu mencari keuntungan (Banking System Education). Dalam pendidikan, pemerintah terkesan tidak serius dalam memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini. Hal ini tercermin dalam realisasi anggaran pendidikan yang 20 % dari pendapatan APBN. Pada tahun 2004 hanya 6,6% (Rp 15 trilyun); APBN 2005 sebesar 9,3% (Rp 21 trilyun), dan APBN 2006 setara 12% (Rp 31 trilyun). Rencananya pencapaian alokasi anggaran pendidikan 20% ditargetkan pada tahun 2009.

Target pemerintah pada tahun 2009 yaitu untuk memenuhi anggaran pendidikan yang 20 % dari pendapatan APBN tidak ada konsekuensi logis yang akan dilakukan ketika target itu tidak tercapai. Kemungkinan tercapai sangat minim, belum ada titik terang karena masyarakat sudah kenyang dengan janji-janji pemerintah yang penuh dengan kebohongan tanpa ada wujud yang riil di lapangan.

Akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan dari pusat, daerah sampai ke level sekolah menjadi pertanyaan. Anggaran yang dikeluarkan negara untuk pendidikan terus meningkat, biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat makin mahal, tetapi mutu pendidikan begitu-begitu saja, bahkan terus merosot. (P Bambang Wisudo) Dengan situasi seperti ini bagi para kaum konglo melarat tidak boleh berkecil hati untuk tidak mendapatkan pendidikan.

Perpustakaan Sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat.

Perpustakan adalah tempat untuk meyimpan naskah yang berisi informasi baik informasi yang tercetak maupun terekam yang siap disajikan (dipinjamkan) kepada pemakainya. Salah satu fungsi dari perpustakaan adalah sebagai tempat pendidikan non formal/informal. Perpustakaan dibuat untuk kebutuhan masyarakat umum atas informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dilayaninya. tidak memandang miskin, kaya, suku, agama, dan kelas atau strata yang ada di masyarakat.

Dengan hadirnya perpustakaan di tengah–tengah masyarakat diharapkan bisa memberi solusi dalam mengakses ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya perpustakaan didirikan sebagai pusat pendidikan masyarakat. Maka dengan adanya perpustakaan merupakan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal dikarenakan biaya pendidikan yang cukup tinggi, di samping mahalnya harga buku-buku untuk dibeli. Perpustakaan menyediakan berbagai macam koleksi buku yang diperlukan oleh masyarakat untuk dipinjamkan dan jasa yang berikan secara cuma-cuma (tidak di pungut biaya)

Akan tetapi permasalahannya, sudahkah pemerintah baik pusat atau daerah memberi alternative dengan menggalakkan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan perpustakaan propensi hingga hingga perpustakaan nasional, dan bahkan di instansi dan tempat-tempat ibadah.

Perpustakaan sudah didengungkan sejak dekade 1980-an, namun perpustakaan hanya sekedar papan nama. Masyarakat belum tergugah, bahkan banyak yang bersifat apriori. Dari 70.000 desa dan 9.000 kecamatan yang ada di Indonesia tidak lebih setengah persen yang memeiliki perpustakaan standar. Demikian juga dengan kondisi perpustakaan sekolah. Dari 20.000 sekolah dasar, hanya satu persen yang mempunyai perpustakaan standar, sedangkan dari 70.000 SLTP hanya 36 persen, untuk tingkat SLTA dari 70.000 yang ada hanya 54 persen, Sedangkan dari 4.000 perguruan tinggi, ada 60 persen yang mempunyai perpustakaan standar.

Kalau kita kaji lebih dalam, perpustakaan merupakan jantung peradaban dari suatu daerah suatu bangsa. Begitu juga disekolah-sekolah. Jantung dari sekolah adalah perpustakaan dimana dengan adanya perpustakaan sekolah diharapkan bisa membantu dalam kegiatan belajar-menagajar.

Di era otonomi daerah saat ini masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk memikirkan nasib dan masa depannya sendiri, sehingga memberi peluang bagi masing-masing daerah untuk bersaing menjadi daerah yang terbaik diantara yang baik. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan didukung pula oleh sumber daya manusia yang handal diiringi dengan pemimpin yang memiliki naluri membangun maka lahirlah sebuah daerah yang maju mengingat masyarakat yang sejahtera, tetapi bagi daerah yang hanya memiliki sumber daya alam terbatas serta sumber daya manusia yang kurang memadai ditambah lagi dengan pemimpin yang tidak kreatif maka akan sengsaralah masyarakat suatu daerah.

Mengingat otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing maka sudah selayaknya pemerintah daerah untuk menggalakkan perpustakaan sebagai tempat belajar masyarakat. Mengingat kemajuan suatu daerah adalah tergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya, untuk menjadi daerah yang maju hendaknya yang lebih dahulu dimatangkan adalah SDM yang ada di daerah itu sendiri sehingga daerah tidak lagi dikelolah oleh orang lain, disamping itu juga dapat mengurangi pengangguraan yang ada di daerah. Dan sapah pepatah ” ayam mati diatas lumbung” tiadak akan terjadi pada anak bangsa